33.9 C
Jakarta
Rabu, November 18, 2026

Oegroseno Ingatkan Potensi Risiko terhadap Kapolri Suyudi, Pengawasan dan Keselamatan Penegak Hukum Disorot

JAKARTA – LIDIKKRIMSUS NEWS

Peringatan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengangkat persoalan penting mengenai perlindungan pejabat penegak hukum di tengah pengusutan perkara sensitif yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Oegroseno meminta Suyudi meningkatkan kewaspadaan setelah mengambil langkah penegakan hukum dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Oegroseno, keputusan tegas dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat berpangkat tinggi berpotensi menimbulkan ketidaksenangan dari pihak-pihak tertentu.

“Saya sampaikan kepada Pak Kapolri kita, kan saya di luar nih, hati-hati. Pasti beliau ini ada menjadi sasaran-sasaran orang yang tidak suka dengan (Suyudi),” ujar Oegroseno.

Peringatan tersebut patut menjadi perhatian karena keselamatan pimpinan kepolisian berkaitan langsung dengan keberlangsungan tugas institusi dalam menjalankan penegakan hukum.

Oegroseno turut mengingatkan peristiwa penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu pengingat mengenai risiko keselamatan yang dapat dihadapi aparat ketika menangani perkara besar dan sensitif.

Ia menilai peringatan dini sangat diperlukan apabila terdapat informasi mengenai potensi gangguan yang dapat mengancam keselamatan seseorang.

“Jadi kalau ada hal yang mengganggu, mengancam keselamatan jiwa seseorang, kalau kita tahu ya lebih bagus kita beritahu dari awal,” katanya.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Kapolri tidak semestinya dipandang sebagai persoalan keamanan personal semata. Negara juga berkepentingan memastikan pejabat yang menjalankan kewenangan penegakan hukum dapat bekerja secara independen tanpa tekanan.

Kasus dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik menghadirkan persoalan serius mengenai batas penggunaan kewenangan aparat terhadap informasi elektronik dan komunikasi nonpublik.

Empat perwira tinggi Polri yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pengusaha.

Tiga tersangka dilaporkan menjalani penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara satu tersangka lainnya belum ditahan karena alasan pemulihan kesehatan.

Para tersangka dikaitkan dengan dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meski demikian, seluruh tuduhan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Setiap pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Perkara ini tidak hanya menuntut ketegasan aparat dalam mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan kepolisian.

Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses penanganannya, mulai dari legalitas tindakan penyadapan, asal-usul kewenangan, mekanisme pemberian persetujuan, pengelolaan data elektronik, hingga pertanggungjawaban setiap pihak yang diduga terlibat.

Di sisi lain, keselamatan Kapolri Suyudi beserta penyidik yang menangani perkara harus memperoleh perhatian serius. Setiap indikasi ancaman perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengamanan dan penegakan hukum yang terukur.

Polri juga perlu memastikan bahwa proses penyidikan tidak terganggu oleh konflik kepentingan, tekanan struktural, maupun intervensi dari pihak mana pun.

Peringatan Oegroseno menyampaikan pesan bahwa keberanian mengungkap perkara harus disertai jaminan perlindungan terhadap mereka yang menjalankan tugas penegakan hukum.

Namun, menjaga marwah kepolisian juga membutuhkan pembenahan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban kewenangan.

Institusi yang kuat bukanlah institusi yang menutup persoalan internal, melainkan institusi yang mampu menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum.

Keselamatan Kapolri, perlindungan personel, serta kepastian hukum merupakan kepentingan institusional yang saling berkaitan.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa tidak ada jabatan yang dapat menghalangi proses hukum dan tidak ada aparat yang harus menghadapi ancaman ketika menjalankan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan. LKN

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles