JAKARTA – LIDIKKRIMSUS NEWS
Dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian serius dalam agenda pengawasan penegakan hukum di DPR RI. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi komunikasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan kewenangan, prosedur pengawasan, dan pertanggungjawaban aparat dalam mengoperasikan teknologi penyadapan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan penanganan perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Kapolri menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dengan inisial LSP, SU, EH, dan AS.
Penyidikan disebut menemukan dugaan rangkaian aktivitas yang meliputi pemberian perintah, penentuan sasaran, pelaksanaan penyadapan, penyampaian hasil, hingga penghapusan data elektronik.
Berdasarkan keterangan Kapolri sebagaimana ditampilkan dalam rekaman rapat, LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan.
Perintah tersebut disebut disampaikan melalui komunikasi langsung maupun pesan WhatsApp. LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan.
Sementara itu, SU, EH, dan AS diduga memiliki keterlibatan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut.
Penyidik mendalami dugaan penerusan instruksi, persetujuan pelaksanaan, pengoperasian perangkat, penyampaian laporan, serta penghapusan rekaman suara dan log aktivitas.
Rangkaian dugaan ini menjadi bagian penting yang harus diuji melalui pemeriksaan saksi, barang bukti elektronik, dokumen komunikasi, dan keterangan para tersangka.
Hal lain yang menarik perhatian dalam rapat Komisi III DPR RI adalah luasnya cakupan pihak yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan.
Kapolri memaparkan bahwa sasaran tersebut diduga mencakup Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Informasi tersebut memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama untuk memastikan jumlah pihak yang terdampak, bentuk akses terhadap komunikasi mereka, serta dasar operasional yang digunakan.
Sebab, penyadapan tanpa dasar kewenangan yang sah dapat bersinggungan dengan perlindungan hak privasi dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
Dugaan penghapusan data elektronik setelah kegiatan penyadapan menjadi salah satu aspek yang patut mendapat perhatian dalam proses penyidikan.
Rekaman suara, log aktivitas, riwayat akses, komunikasi elektronik, dan catatan operasional merupakan elemen yang dapat membantu merekonstruksi peristiwa.
Karena itu, pemeriksaan forensik digital diperlukan untuk memastikan apakah terdapat salinan data, jejak komunikasi, maupun informasi lain yang masih dapat dipulihkan.
Penyidik juga perlu memastikan bahwa seluruh barang bukti elektronik diperoleh, diamankan, dan diperiksa sesuai prosedur agar memiliki kekuatan pembuktian.
Dalam perkara yang melibatkan teknologi dan dugaan penyalahgunaan kewenangan, pembuktian tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan atau keterangan sepihak.
Dalam rapat tersebut, Kapolri menyebut sejumlah ketentuan pidana yang diterapkan penyidik, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan.
Selain itu, dugaan penghilangan data elektronik dikaitkan dengan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE.
Penyidik juga menyebut Pasal 332 KUHP terkait dugaan akses ilegal serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.
Penerapan ketentuan tersebut harus dibuktikan berdasarkan unsur pidana dan alat bukti yang sah.
Terungkapnya perkara ini menjadi ujian terhadap komitmen penegakan hukum yang berintegritas.
Komisi III DPR RI memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai hukum. Sementara itu, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam proses hukum ini:
1. Apakah aktivitas penyadapan tersebut memiliki dasar perintah dan kewenangan yang sah?
2. Siapa yang memberikan persetujuan dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya?
3. Apakah seluruh pihak yang diduga menerima hasil penyadapan telah diperiksa?
4. Bagaimana penyidik memastikan tidak ada barang bukti elektronik yang hilang atau dimanipulasi?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan agar kewenangan teknologi penyadapan tidak disalahgunakan pada masa mendatang?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap keseluruhan konstruksi peristiwa dan pertanggungjawaban hukum setiap pihak.
Pada akhirnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Tidak ada jabatan, pangkat, maupun kedudukan yang dapat ditempatkan di atas hukum.
LIDIKKRIMSUS NEWS – Mengungkap Fakta, Menelusuri Bukti, Mengawal Keadilan.
