LKN, KABUPATEN SOLOK — Sekitar 176 hektare lahan persawahan bergantung pada keberfungsian jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak, yang menyatakan komitmen untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Perhatian itu muncul di tengah sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi penopang kebutuhan air pertanian masyarakat.
Khairuddin menilai persoalan yang terjadi di Bandar Batang Lembang dapat menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan irigasi di seluruh Sumatera Barat.
Ia menyoroti pentingnya fungsi P3A dalam pengawasan di lapangan. Menurutnya, keberadaan bangunan irigasi harus diikuti dengan kelembagaan petani yang mampu memastikan jaringan tersebut benar-benar berfungsi.
“Persoalannya sama: bangunan ada, tapi P3A sebagai pengawas di lapangan belum optimal,” ujarnya.
Khairuddin memastikan Komisi II DPRD Sumbar berencana turun langsung untuk melihat kondisi jaringan irigasi sekaligus mendorong penguatan P3A.
“Insyaallah Komisi II akan turun langsung cek ke lapangan, dan kita dorong penguatan P3A agar irigasi ini benar-benar berfungsi untuk petani,” katanya.
Rehabilitasi Bandar Batang Lembang memiliki nilai kontrak Rp2.014.554.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dengan kontraktor CV Jaya Vista Group serta konsultan pengawas PT Multi Karya Interplan Konsultan.
Dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah keluhan mengenai kualitas konstruksi, kondisi titik-titik jaringan, serta persoalan aliran air yang perlu mendapatkan pemeriksaan teknis.
Peninjauan lapangan nantinya penting untuk memastikan apakah kondisi fisik pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan apakah rehabilitasi telah menyentuh titik-titik yang paling membutuhkan penanganan.
Selain itu, kondisi saluran, bangunan pembawa air, serta bagian jaringan yang berhubungan langsung dengan distribusi air ke lahan pertanian perlu diperiksa secara menyeluruh.
Persoalan lainnya adalah bagaimana aspirasi petani diserap dalam penentuan lokasi rehabilitasi.
P3A sebagai organisasi petani pemakai air semestinya mengetahui kondisi jaringan dan mampu menyampaikan titik-titik yang mengalami kerusakan atau membutuhkan penanganan mendesak.
Karena itu, evaluasi perlu mendengarkan keterangan petani, anggota P3A, pengurus organisasi, serta pihak teknis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Jika ditemukan perbedaan antara kebutuhan petani dengan lokasi pekerjaan, perlu dijelaskan bagaimana penentuan prioritas dilakukan dan apakah ada perubahan rencana selama kegiatan berlangsung.
Komisi II DPRD Sumbar diharapkan dapat melihat persoalan tersebut secara langsung sehingga evaluasi tidak hanya bertumpu pada laporan administratif.
Pada akhirnya, keberhasilan rehabilitasi Bandar Batang Lembang harus terlihat dari manfaat yang diterima petani. Sebanyak 176 hektare sawah yang dilayani jaringan tersebut membutuhkan kepastian bahwa infrastruktur pengairan benar-benar berfungsi. LKN
