LIDIKKRIMSUS NEWS KABUPATEN SOLOK Pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok, senilai Rp2.014.554.000 dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Solok juga memiliki kepentingan untuk memastikan kegiatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat di wilayahnya berjalan sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi petani.
Proyek yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat tersebut dikerjakan CV Jaya Vista Group berdasarkan kontrak Nomor 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026 tertanggal 3 September 2026. Konsultan pengawas kegiatan tercatat PT Multi Karya Interplan Konsultan.
Sejumlah keluhan masyarakat mengenai kualitas pekerjaan, kondisi titik jaringan irigasi, dugaan kerusakan tebing, serta terganggunya aliran air menjadi alasan perlunya perhatian lintas pemerintahan. Persoalan ini perlu dilihat bukan semata sebagai urusan penyelesaian kontrak, melainkan menyangkut keberlanjutan pelayanan air bagi lahan pertanian masyarakat.
Meskipun kewenangan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi ini berada pada pemerintah provinsi, lokasi dan penerima manfaat kegiatan tetap berkaitan dengan masyarakat Kabupaten Solok.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur pembagian kewenangan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan status daerah irigasi. Pasal 13 mengatur tugas pemerintah provinsi dalam mengembangkan dan mengelola sistem irigasi yang menjadi kewenangannya, sedangkan Pasal 15 mengatur tugas pemerintah kabupaten/kota terhadap daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.
Di sisi lain, Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 mengatur pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah sesuai kewenangannya dengan melibatkan masyarakat. Pengawasan mencakup pemantauan, evaluasi, pelaporan, rekomendasi, dan penertiban.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Solok memiliki ruang untuk memperhatikan keluhan masyarakat, melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, serta menyampaikan rekomendasi apabila ditemukan persoalan yang berdampak terhadap petani. Hal ini tentu harus dilaksanakan dengan tetap menghormati kewenangan teknis dan kontraktual pemerintah provinsi.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Informasi dari anggota menyebutkan adanya keluhan terhadap ketua P3A yang diduga lebih cenderung mewakili kepentingan kontraktor dibandingkan kebutuhan petani.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses penentuan titik prioritas rehabilitasi. Apakah titik-titik rawan yang dikeluhkan petani telah disampaikan dalam survei awal? Apakah anggota P3A pernah bermusyawarah dan mengusulkan lokasi yang membutuhkan penanganan mendesak?
Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 mengatur partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam sosialisasi, konsultasi publik, survei, investigasi, desain, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Karena itu, P3A semestinya menjadi saluran aspirasi petani, bukan sekadar pelengkap administrasi kegiatan. Pengurus harus dapat menjelaskan apakah pernah menyampaikan usulan, laporan kerusakan, keberatan, maupun teguran selama pekerjaan berlangsung.
Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat perlu menjelaskan kembali proses penetapan kegiatan, mulai dari survei awal, identifikasi kerusakan, penentuan titik prioritas, penyusunan desain teknis hingga pelaksanaan kontrak.
Apabila terdapat perubahan lokasi, volume, jenis pekerjaan, atau spesifikasi teknis, publik perlu mengetahui dasar teknis dan administrasinya. Termasuk apakah perubahan tersebut didukung hasil pemeriksaan lapangan, rekomendasi konsultan pengawas, serta dokumen perubahan kontrak apabila diperlukan.
Pemerintah Kabupaten Solok dapat mendorong koordinasi dan penyampaian aspirasi masyarakat agar persoalan tersebut memperoleh penanganan dari instansi yang berwenang. Pemkab juga perlu memastikan informasi mengenai dampak gangguan air terhadap petani tersampaikan secara utuh.
Rehabilitasi irigasi memiliki hubungan langsung dengan agenda optimalisasi lahan dan ketahanan pangan. Infrastruktur yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat mengganggu jadwal tanam, distribusi air, dan produktivitas pertanian.
Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk memperkuat sektor pertanian justru menyisakan persoalan baru akibat perencanaan yang tidak tepat, lemahnya pengawasan, atau dugaan kepentingan sesaat.
Pemerintah Kabupaten Solok, pemerintah provinsi, pengurus P3A, serta masyarakat petani perlu membangun komunikasi dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Kepentingan yang harus dijaga adalah keberlanjutan pasokan air dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, sekalipun sumber anggarannya berasal dari APBD provinsi, masyarakat Kabupaten Solok tetap menjadi salah satu pihak yang berkepentingan atas hasil pekerjaan tersebut. Pembangunan harus memberikan manfaat, bukan meninggalkan persoalan bagi petani yang menggantungkan kehidupan pada ketersediaan air irigasi.LKN
