Layakkah Truk-Truk Itu Dapat Subsidi? Organda Jangan Tutup Mata, Oknum Wartawan Jangan Jadi Alat Tekanan!
LIDIKKRIMSUSNews.Com-—Kubu Raya, 9 Juli 2025 — Polemik distribusi BBM subsidi jenis solar di SPBU 64.784.19 Panca Roba, Kubu Raya, memanas. Sejumlah sopir truk mengeluhkan tidak kebagian meski telah mengantre berjam-jam. Di balik keruwetan ini, muncul pertanyaan besar: Siapa pemilik truk-truk tersebut? Layakkah mereka menerima solar subsidi?
Seorang pemerhati migas Kalbar menyoroti bahwa masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari antrean panjang atau SPBU semata. Justru, kata dia, akar persoalan ada pada ketidakjelasan data kepemilikan kendaraan yang mengakses solar subsidi.
> “Audit kepemilikan truk itu penting! Jangan biarkan truk-truk milik cukong besar menyamar ikut antre subsidi. Solar bersubsidi harusnya untuk sopir kecil, bukan pengusaha besar yang seharusnya membeli BBM non-subsidi,” tegasnya.
Organda Diduga Lalai, Harus Segera Bertindak
Organisasi Angkutan Darat (Organda) disorot keras. Lembaga ini dinilai pasif dan seolah “tutup mata” terhadap dugaan penyimpangan anggotanya.
> “Organda wajib hadir dan aktif mengawasi distribusi. Jangan sampai kendaraan anggotanya yang tidak layak malah bebas mengakses BBM subsidi. Organda harus terbuka — update dan verifikasi ulang data truk anggotanya,” lanjutnya.
Oknum Wartawan Diduga Menekan SPBU
Tak hanya itu, marak dugaan bahwa oknum wartawan turut bermain, dengan menyalahgunakan profesi untuk menekan pihak SPBU, memelintir informasi, bahkan menebar opini sesat demi kepentingan kelompok tertentu.
> “Ini mencederai marwah jurnalisme. Wartawan seharusnya netral dan objektif. Jika ada yang menjadikan profesinya sebagai alat tekanan atau barter kepentingan, Dewan Pers wajib turun tangan,” desak pengamat media setempat.
Pihak SPBU 64.784.19 sendiri membantah tuduhan miring. Mereka menegaskan bahwa distribusi telah berjalan sesuai prosedur, dengan sistem barcode dan pendataan digital.
> “Kami hanya menyalurkan sesuai regulasi. Semua kendaraan tercatat melalui sistem barcode. Antrean liar, tekanan dari luar pagar, atau ulah mafia solar bukan wewenang kami,” ujar perwakilan SPBU.
Pertamina Diminta Tegas, SPBU Sudah Punya Aturan Khusus
Pihak SPBU juga menyinggung bahwa area pengisian BBM memiliki SOP ketat, termasuk larangan penggunaan kamera HP saat pengisian berlangsung.
>“Jika wartawan masuk tanpa izin, mengambil gambar sembarangan lalu memelintir fakta, itu pelanggaran. Kami minta Pertamina dan aparat turun tangan. Jangan biarkan SPBU dijadikan kambing hitam.”
Publik Desak Audit Total & Sanksi Tegas
Kini tekanan publik semakin kuat agar APH, Organda, Pertamina, dan Dewan Pers segera mengambil langkah tegas. Mafia solar subsidi harus dibongkar, data kepemilikan truk diaudit menyeluruh, dan oknum-oknum yang menyalahgunakan profesi jurnalis harus ditindak.
Solar subsidi adalah hak rakyat kecil — bukan alat permainan pengusaha besar, mafia transportasi, atau oknum media yang haus kuasa.
Diduga, beberapa oknum wartawan melakukan investigasi sepihak dan menyampaikan narasi tidak utuh kepada publik. Padahal, distribusi BBM bersubsidi telah memiliki sistem pengawasan dan regulasi jelas dari Pertamina.
SPBU pun memiliki SOP, termasuk larangan mengaktifkan kamera ponsel saat pengisian berlangsung. Setiap profesi, termasuk jurnalis, wajib memahami dan menghormati aturan di lapangan.
Tim : LKRINews.com
