27 C
Jakarta
Minggu, November 22, 2026

Saluran Irigasi Diduga Dicor dan Akses Pemeliharaan Tertutup, P3A Cupak Minta DPUPR Turun ke Lapangan

LIDIKKRIMSUS NEWS | SUMATERA BARAT

SOLOK – Dugaan perubahan fisik saluran irigasi sekunder Banda Kuok, Banda Gadang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, membutuhkan pemeriksaan teknis secara langsung. Selain saluran yang dilaporkan telah dicor, akses pematang yang selama ini digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan jalan usaha tani disebut tertutup sepanjang kurang lebih 50 meter.

Persoalan tersebut telah dilaporkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Alam Bahagia Cupak kepada Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Namun, pengurus P3A mengaku belum menerima surat jawaban hingga Sabtu (21/11/2026), setelah laporan dimasukkan pada Jumat (6/11/2026).

“Kami memasukkan surat secara resmi. Tentunya, sebagai sebuah kelembagaan petani, kami juga membutuhkan penjelasan tertulis dari dinas terkait. Ini menyangkut akses air yang dibutuhkan masyarakat petani,” ungkap pengurus P3A.

Menurut mereka, persoalan tersebut perlu segera diperiksa karena menyangkut keberadaan irigasi sekunder yang memiliki fungsi penting bagi kebutuhan pertanian.

ADA BEBERAPA TITIK YANG PERLU DIPERIKSA

Surat bernomor 006/P3A-ABC/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 memuat laporan mengenai dugaan penutupan saluran irigasi dengan pengecoran dan keberadaan bangunan rumah tinggal di atas lokasi yang dilaporkan.

P3A juga mengadukan tertutupnya akses pematang atau bandar irigasi sepanjang sekitar 50 meter.

Kondisi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis, terutama untuk mengetahui apakah perubahan fisik saluran memengaruhi penampang dan kapasitas aliran air.

DPUPR perlu melakukan pengukuran dimensi saluran, pemeriksaan elevasi dasar saluran, kondisi dinding, kelancaran aliran, serta kemungkinan adanya penyempitan atau hambatan.

Aspek sedimentasi juga perlu diperiksa. Penumpukan lumpur, pasir, dan material lain berpotensi mengurangi kapasitas aliran apabila tidak ditangani secara berkala.

Namun, ada atau tidaknya sedimentasi maupun tingkat gangguannya di Banda Kuok belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan lapangan.

Tertutupnya akses pemeliharaan juga perlu mendapat perhatian karena dapat menyulitkan petugas maupun petani ketika melakukan pembersihan, pemeriksaan, dan pengerukan saluran.

185,9 HEKTARE MENJADI DATA YANG PERLU DIVERIFIKASI

Lampiran pengaduan P3A mencantumkan tujuh kelompok tani dengan akumulasi luas lahan sekitar 185,9 hektare.

Angka tersebut perlu diverifikasi melalui data daerah irigasi, peta jaringan, serta daftar petani penerima manfaat.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah seluruh areal tersebut memperoleh distribusi air dari jaringan Banda Kuok atau hanya sebagian.

Kepastian data menjadi penting untuk mengukur potensi dampak apabila fungsi saluran mengalami gangguan.

ASPEK HUKUM DAN STATUS JARINGAN

PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengatur pengamanan jaringan irigasi sebagai bagian dari kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 60 ayat (4) mengatur larangan mengubah atau membongkar bangunan irigasi serta mendirikan bangunan di dalam, di atas, atau melintasi saluran irigasi tanpa izin sesuai kewenangan.

DPUPR karena itu perlu memastikan status jaringan Banda Kuok, termasuk kepemilikan aset, kewenangan pengelolaan, dan ada atau tidaknya persetujuan teknis terhadap perubahan fisik yang dilaporkan.

Informasi mengenai dugaan pembangunan menggunakan APBD melalui kegiatan Pokir juga perlu ditelusuri melalui dokumen pekerjaan.

Dalam laporan yang sama, P3A menyebut nama Dedi Fajar Ramli, S.H., anggota DPRD Kabupaten Solok, dalam kaitan informasi mengenai pembangunan rumah di lokasi tersebut.

Penyebutan itu belum membuktikan pelanggaran. Pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak bersangkutan, serta verifikasi lapangan diperlukan agar tidak muncul kesimpulan yang mendahului fakta.

PROGRAM OPTIMALISASI LAHAN MEMBUTUHKAN IRIGASI YANG BERFUNGSI

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan program Optimalisasi Lahan yang membutuhkan kepastian ketersediaan air bagi kegiatan produksi pertanian.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap Banda Kuok tidak hanya menyangkut pengaduan masyarakat, tetapi juga upaya memastikan infrastruktur pengairan tetap berfungsi.

Pengurus P3A kembali mempertanyakan belum adanya jawaban dari pemerintah.

“Kalau hal seperti ini diabaikan oleh pemerintah, ke mana kami masyarakat petani akan mengadu?” ungkap mereka.

Kini DPUPR Kabupaten Solok dituntut memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut pengaduan, termasuk apakah pemeriksaan lapangan sudah dijadwalkan atau dilaksanakan.

Pemeriksaan yang terbuka dan terukur diperlukan untuk memastikan apakah terjadi perubahan fisik yang melanggar ketentuan, bagaimana dampaknya terhadap aliran air, serta tindakan pemulihan apa yang diperlukan.

(CHAS)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles