JAKARTA | LIDIKKRIMSUS NEWS
Ketua Umum Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia, Hasbi, menyatakan dukungan terhadap reformasi dan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, ia mengingatkan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam budaya kerja, integritas personel, profesionalisme penegakan hukum, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Hasbi, reformasi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat, ataupun peluncuran program pembenahan kelembagaan.
Hal yang lebih mendasar adalah memastikan setiap anggota Polri menjalankan tugas berdasarkan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta terbebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Reformasi Polri harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan berhenti pada slogan dan perubahan struktural. Yang dibutuhkan adalah pembuktian melalui integritas, profesionalisme, transparansi, dan penegakan hukum yang adil,” tegas Hasbi.
Hasbi mengingatkan bahwa kedudukan dan fungsi Polri telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2 menyebutkan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
Sementara Pasal 13 mengatur tiga tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun Pasal 19 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus bertindak berdasarkan norma hukum serta mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Menurut Hasbi, ketentuan tersebut harus menjadi fondasi dalam setiap agenda pembenahan institusi kepolisian.
“Polri memiliki mandat besar dari negara dan masyarakat. Karena itu, setiap kewenangan harus dijalankan secara bertanggung jawab. Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat tekanan, apalagi digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Forum Asta Cita Indonesia menilai pengawasan internal menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas institusi kepolisian.
Hasbi meminta mekanisme pengawasan terhadap perilaku anggota, penanganan pengaduan masyarakat, serta pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan pidana dilakukan secara profesional dan transparan.
Ia juga mendorong agar setiap laporan masyarakat yang memiliki dasar bukti ditindaklanjuti sesuai prosedur, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan personal pihak yang dilaporkan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak dapat dibangun hanya melalui kampanye citra positif, tetapi harus ditopang keberanian institusi melakukan pembenahan dari dalam.
“Kalau ada anggota yang menyalahgunakan kewenangan, harus ditindak. Kalau ada pelanggaran etik, harus diproses. Jika ditemukan unsur pidana, jangan berhenti pada pemeriksaan internal. Proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Hasbi juga menyoroti pentingnya independensi aparat dalam menangani perkara hukum.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan, pengaduan, dan proses penyidikan dilakukan berdasarkan fakta serta alat bukti, bukan tekanan politik, kekuatan ekonomi, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Ia mengingatkan bahwa prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus tercermin dalam praktik penegakan hukum.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pihak yang memiliki kekuasaan, sementara masyarakat biasa justru menghadapi kesulitan memperoleh keadilan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena hukum dipersepsikan berbeda ketika berhadapan dengan orang kuat dan masyarakat kecil. Semua orang harus diperlakukan sesuai hukum dan pembuktian yang sama,” tegas Hasbi.
Selain pembenahan penegakan hukum, Hasbi meminta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di seluruh tingkatan, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
Ia menilai kehadiran polisi di tengah masyarakat harus diwujudkan melalui respons cepat terhadap laporan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pencegahan tindak kriminalitas, serta pelayanan yang humanis dan tidak diskriminatif.
Forum Asta Cita Indonesia juga mendorong penguatan pemberantasan narkoba, perjudian online, perdagangan ilegal, dan berbagai kejahatan yang mengancam ketertiban sosial.
Menurut Hasbi, keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat.
“Polri harus hadir bersama masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan kelompok atau kekuasaan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui integritas, ketegasan, profesionalisme, dan keadilan,” ungkapnya.
Hasbi menegaskan bahwa dukungan Forum Asta Cita Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan agenda delapan Asta Cita harus berjalan seiring dengan penguatan institusi penegak hukum.
Menurutnya, reformasi kepolisian merupakan bagian penting dari reformasi hukum dan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan dugaan penyimpangan, sepanjang dilakukan berdasarkan fakta dan melalui mekanisme yang sah.
Menutup pernyataannya, Hasbi menegaskan bahwa Polri merupakan institusi negara yang harus senantiasa menjaga kepercayaan rakyat.
“Marwah Polri tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui tindakan. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses, termasuk apabila pelanggaran dilakukan oleh aparat sendiri. Kita ingin Polri yang kuat, profesional, humanis, dan benar-benar menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat,” tutupnya.
PIMPINAN NASIONAL
FORUM ASTA CITA INDONESIA
Ketua Umum,
HASBI
