Lidikkrimsus,KABUPATEN SOLOK – Peredaran narkotika dan berbagai dinamika sosial menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Solok. Penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintahan nagari, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat.
Di tengah kebutuhan tersebut, penguatan komunikasi antara Polres Solok Arosuka dan Pemerintah Kabupaten Solok menjadi salah satu aspek penting dalam membangun sistem pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai ruang interaksi sosial, termasuk kegiatan Subuh Keliling dan Jumat Keliling yang mempertemukan jajaran kepolisian dengan masyarakat secara langsung.
Salah satu momentum kebersamaan tersebut terlihat dalam kegiatan Subuh Keliling di Masjid Raya Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Kapolres Solok Arosuka AKBP Rini Anggraini, S.S., S.I.K., Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra, serta jajaran Polres Solok Arosuka, termasuk Kabag Ops AKP Indra Kusuma, S.H.
Pertemuan unsur kepolisian dan pemerintahan dalam kegiatan keagamaan tersebut menjadi gambaran pentingnya membangun koordinasi yang tidak terbatas pada ruang formal pemerintahan.
Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan adalah peredaran narkotika. Penindakan terhadap jaringan peredaran gelap harus berjalan beriringan dengan pencegahan, edukasi, serta pengawasan lingkungan.
Masyarakat memiliki posisi penting dalam memberikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Sementara itu, pemerintah daerah dan pemerintahan nagari dapat memperkuat program perlindungan generasi muda melalui pendidikan, kegiatan kepemudaan, dan pembinaan keluarga.
Keterbukaan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian juga menjadi faktor penting agar informasi mengenai potensi kejahatan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Selain persoalan narkotika, dinamika sosial, termasuk perbincangan mengenai fenomena LGBT, juga menjadi bagian dari isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, penanganannya harus ditempatkan secara proporsional. Pemerintah daerah dapat mengedepankan edukasi, penguatan keluarga, pembinaan sosial, dan dialog bersama tokoh agama maupun masyarakat.
Persoalan identitas atau orientasi seseorang tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Karena itu, setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, bukan prasangka atau stigma terhadap kelompok tertentu.
Di sinilah pentingnya pembagian peran antara pemerintah daerah dan kepolisian. Pemerintah menjalankan fungsi pembinaan serta pelayanan sosial, sementara kepolisian memastikan keamanan dan penegakan hukum berlangsung sesuai ketentuan.
Kegiatan Subuh Keliling maupun Jumat Keliling memiliki potensi menjadi sarana komunikasi yang efektif antara kepolisian dan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan persoalan keamanan di lingkungannya. Kepolisian juga dapat menyampaikan pesan pencegahan kejahatan, bahaya narkotika, serta pentingnya menjaga ketertiban.
Keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintahan nagari akan memperluas jangkauan komunikasi hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Bagi Kabupaten Solok, tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun sinergi tersebut menjadi langkah nyata dan berkelanjutan, bukan hanya terlihat dalam kegiatan seremonial.
Penguatan pengawasan lingkungan, edukasi bahaya narkotika, pembinaan generasi muda, serta keterbukaan saluran pengaduan masyarakat merupakan beberapa aspek yang dapat dikembangkan bersama.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kolaborasi kepolisian dan pemerintah daerah bukan semata-mata terlihat dari intensitas kegiatan bersama, melainkan juga dari dampak nyata terhadap pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan terciptanya lingkungan yang aman.
Masyarakat tentu membutuhkan kehadiran Polri yang tegas terhadap kejahatan, terbuka terhadap pengaduan, dan tetap humanis dalam menjalankan tugasnya.
Keamanan daerah membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi. Diperlukan kerja nyata, konsistensi pengawasan, serta keberanian seluruh pemangku kepentingan menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan bertanggung jawab. LKN
