BATAM, LIDIKKRIMSUS NEWS — Aktivitas truk tangki bertuliskan “Solar Industri” di Jalan Dapur 12, Kavling Melati, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan faktual.
Kawasan berpagar seng yang menjadi tempat keluar-masuk kendaraan tersebut mendapat perhatian setelah muncul keterangan warga mengenai dugaan pemindahan solar ke kapal di sekitar lokasi. Informasi itu mendorong perlunya penelusuran terhadap identitas pengelola, asal pasokan BBM, dokumen distribusi, serta status perizinan kegiatan yang berlangsung.
Kapolda Kepulauan Riau didorong memastikan informasi tersebut ditindaklanjuti secara profesional bersama jajaran kewilayahan dan instansi teknis yang memiliki kewenangan.
Penelusuran tim media pada Kamis (15/10/2026) mendapati sebuah truk tangki berwarna biru-putih bertuliskan “Solar Industri” dengan nomor polisi BP 8736 memasuki kawasan berpagar seng.
Dari bagian depan lokasi, identitas perusahaan dan keterangan mengenai izin operasional tidak terlihat secara jelas.
Temuan itu merupakan fakta pengamatan lapangan yang terbatas. Belum ada bukti yang memastikan bahwa kegiatan di dalam kawasan tersebut melanggar hukum.
Namun, ketika muncul informasi mengenai dugaan penyaluran BBM ke kapal, pemeriksaan terhadap rangkaian distribusi menjadi penting agar status kegiatan dapat diketahui secara objektif.
Menelusuri Jejak BBM dari Pemasok hingga Penerima
Dalam pengawasan tata niaga BBM, pertanyaan mendasar bukan hanya kendaraan apa yang memasuki suatu lokasi, melainkan dari mana produk berasal, siapa yang menguasai atau menyalurkannya, dan ke mana BBM tersebut dikirim.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku aktivitas kendaraan besar di kawasan tersebut telah berlangsung cukup lama.
Ia menyebut kendaraan terkadang memasuki lokasi pada malam hari. Warga itu juga mengklaim pernah melihat aktivitas yang diduga berupa pemindahan solar dari truk tangki ke kapal.
“Apalagi akhir-akhir ini kan solar susah didapatkan, tapi di sana tetap saja ada kegiatan. Bahkan sering terlihat mobil-mobil itu melakukan pengisian atau istilahnya ‘solar kencing’ langsung ke kapal-kapal yang bersandar di sekitar situ,” ujar warga tersebut.
Keterangan itu belum terverifikasi secara independen. Istilah yang digunakan warga juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan BBM.
Untuk menguji keterangan tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pasokan, surat jalan, bukti transaksi, identitas penerima, dan catatan pengiriman apabila tersedia serta relevan dengan kegiatan yang diperiksa.
Pemeriksaan perlu memastikan apakah produk yang disalurkan merupakan solar industri dari jalur pasokan resmi dan apakah distribusinya sesuai dengan peruntukan serta ketentuan yang berlaku.
Apabila terdapat aktivitas pemindahan BBM ke kapal, legalitas kegiatan, tujuan penggunaan, serta persyaratan keselamatan juga perlu diperiksa sesuai kewenangan instansi terkait.
Status Kawasan dan Fasilitas Kapal Perlu Dipastikan
Pertanyaan berikutnya menyangkut fungsi kawasan yang menjadi lokasi aktivitas kendaraan tangki.
Apakah tempat tersebut merupakan gudang atau fasilitas usaha yang memiliki persyaratan operasional tertentu? Apakah terdapat kegiatan penyimpanan BBM? Apakah benar terdapat fasilitas tambat kapal atau aktivitas bongkar muat yang memerlukan perizinan tersendiri?
Seluruh pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan lapangan dan pencocokan dengan dokumen resmi.
Dugaan mengenai keberadaan pelabuhan tikus yang berkembang di masyarakat juga perlu diuji secara hati-hati. Istilah tersebut tidak dapat menggantikan penetapan status hukum suatu fasilitas.
Jika pemeriksaan menemukan adanya kegiatan kepelabuhanan, instansi berwenang perlu memastikan status fasilitas, perizinan, dan kesesuaian aktivitasnya dengan ketentuan yang berlaku.
Aspek keselamatan penyimpanan dan pemindahan BBM serta potensi dampak lingkungan juga tidak boleh diabaikan.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada satu kendaraan atau satu lokasi. Ruang lingkupnya perlu mengikuti fakta dan bukti yang ditemukan.
Dugaan Keterlibatan Oknum Belum Terbukti
Warga yang diwawancarai meminta aparat memeriksa lokasi ketika kendaraan tangki memasuki kawasan tersebut. Ia juga menyampaikan dugaan adanya oknum yang melindungi aktivitas itu.
Pernyataan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan keterlibatan pihak tertentu. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan adanya perlindungan terhadap kegiatan ilegal sebelum informasi tersebut diperiksa.
Meski demikian, keterangan warga dapat menjadi bahan awal bagi aparat untuk menentukan langkah verifikasi.
Pemeriksaan yang akuntabel harus memberi ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Identitas pengelola, legalitas badan usaha, dokumen distribusi, dan tujuan penyaluran perlu diuji berdasarkan bukti, bukan asumsi.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
Tanggung Jawab Pengawasan dan Agenda Reformasi Hukum
Desakan kepada Kapolda Kepri untuk menindaklanjuti informasi tersebut juga berkaitan dengan tuntutan terhadap kepolisian agar responsif terhadap laporan masyarakat.
Tagline Polri, “Polisi Bersama Masyarakat”, menempatkan hubungan dengan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam persoalan ini, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui penerimaan informasi, pemeriksaan objektif, koordinasi lintas instansi, dan penyampaian perkembangan penanganan sesuai ketentuan.
Delapan program prioritas Kapolri yang dikomunikasikan pada Oktober 2026 turut menyoroti aspek pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Aspek-aspek tersebut relevan dengan kebutuhan memastikan bahwa informasi mengenai aktivitas distribusi BBM ditangani secara terukur dan tidak dibiarkan menjadi spekulasi berkepanjangan.
Persoalan ini juga memiliki relevansi dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama agenda memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada energi serta memperkuat reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Tata kelola distribusi energi membutuhkan kepastian hukum dan pengawasan yang efektif. Namun, relevansi agenda tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa aktivitas di Sagulung telah melanggar ketentuan.
Status kegiatan tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan dan pembuktian.
Menunggu Jawaban dari Pihak Berwenang
Sejumlah pertanyaan kini memerlukan klarifikasi: siapa pengelola kawasan, dari mana solar dipasok, siapa penerimanya, apakah benar terjadi pemindahan BBM ke kapal, dan bagaimana status perizinan kegiatan tersebut?
Polda Kepri, Polresta Barelang, dan Polsek Sagulung diharapkan menindaklanjuti informasi sesuai kewenangannya serta berkoordinasi dengan instansi pengawas tata niaga BBM dan pihak berwenang dalam urusan kepelabuhanan apabila diperlukan.
Pihak pengelola lokasi juga perlu diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan usaha dan dokumen yang mendasarinya.
Bagi masyarakat, pemeriksaan yang transparan dapat membantu menjernihkan informasi yang berkembang. Bagi aparat, penelusuran berbasis bukti menjadi bagian penting untuk membedakan kegiatan yang sah dari kemungkinan pelanggaran.LKN
