LIDIKKRIMUSNEWS.COM//Jakarta, 17 April 2025** – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus, S.Sos., M.Si., melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta optimalisasi pengelolaan anggaran negara.
Dalam keterangan pers yang disampaikan usai pertemuan, Lasarus mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merespons secara serius berbagai masukan dan laporan yang disampaikan oleh Komisi V. Diskusi berlangsung konstruktif dan penuh perhatian terhadap tantangan-tantangan aktual yang dihadapi di sektor infrastruktur.
Infrastruktur Jadi Sorotan Utama
Isu pertama yang diangkat adalah **preservasi atau pemeliharaan jalan nasional*. Lasarus menyatakan bahwa kemantapan jalan nasional saat ini sudah mencapai lebih dari 90%, namun tantangan justru datang dari **jalan daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi—yang masih jauh dari kondisi ideal.
> “Jalan kabupaten baru sekitar 40% yang mantap, sementara jalan provinsi sekitar 60%. Presiden langsung merespons dan memerintahkan agar ada perhatian khusus terhadap jalan daerah melalui skema *Inpres Jalan Daerah*,” jelas Lasarus.
Program *Inpres Jalan Daerah* ini diharapkan bisa mempercepat penanganan jalan-jalan rusak di daerah yang selama ini belum maksimal didukung oleh APBN.
Ketahanan Pangan: Bendungan dan Irigasi Jadi Prioritas
Selain infrastruktur jalan, Komisi V juga menekankan pentingnya penyelesaian *proyek-proyek ketahanan pangan*, terutama yang berkaitan dengan pembangunan *bendungan dan sistem irigasi*
> “Banyak bendungan yang sudah dibangun tetapi belum dilengkapi dengan jaringan irigasi primer dan sekunder. Presiden memerintahkan agar irigasi-irigasi ini segera diselesaikan,” ujar Lasarus.
Lebih lanjut, Komisi V juga mendorong pengembangan irigasi sederhana untuk lahan pertanian tadah hujan yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperluas lahan produktif dan meningkatkan produksi pangan nasional.
Program Perumahan 3 Juta Unit: Perlu Kepatuhan Pengembang
Komisi V turut mengangkat progres *program pembangunan 3 juta rumah* bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lasarus menyoroti perlunya penegakan regulasi terhadap para pengembang.
> “Dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengembang yang membangun satu rumah mewah wajib membangun tiga rumah sederhana. Ini harus ditegakkan agar target 3 juta rumah bisa tercapai,” tegasnya.
Hal ini juga termasuk kewajiban dalam pembangunan rumah susun yang harus mencakup hunian terjangkau bagi masyarakat kecil.
Transportasi dan Penanganan ODOL
Isu lain yang mengemuka adalah persoalan **Over Dimension and Over Load (ODOL)** yang telah lama membebani infrastruktur jalan. Lasarus mengungkapkan bahwa Presiden memerintahkan agar kebijakan penanganan ODOL segera ditegakkan secara lebih konsisten.
> “ODOL ini menyebabkan kerusakan jalan yang parah. Presiden setuju bahwa ini harus diselesaikan segera karena jalan-jalan kita tidak lagi mampu menampung beban berlebih dari kendaraan-kendaraan yang ada,” katanya.
Komisi V juga menyampaikan beberapa kendala pelaksanaan di lapangan yang akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian teknis.
Penyelesaian Proyek Perbatasan dan Evaluasi Regulasi
Selain membahas proyek-proyek baru, Komisi V dan Presiden juga mengevaluasi *proyek pembangunan jalan paralel perbatasan*, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua, yang belum sepenuhnya tuntas dari periode pemerintahan sebelumnya.
Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut demi meningkatkan konektivitas dan keamanan wilayah perbatasan negara.
Di sisi lain, Lasarus juga menegaskan bahwa beberapa hasil diskusi akan ditindaklanjuti melalui *perubahan regulasi dan kebijakan baru*. Beberapa kebijakan akan langsung dieksekusi melalui *Instruksi Presiden (Inpres)*, seperti untuk pembangunan jalan daerah, irigasi, dan perumahan.
Dalam hal ini IKN dan Giant Sea Wall belum ada dibahas pada saat pertemuan berlangsung
Menanggapi pertanyaan mengenai *Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Giant Sea Wall Lasarus menjelaskan bahwa kedua isu tersebut tidak dibahas dalam pertemuan ini.
> “IKN sekarang sudah bukan mitra kerja Komisi V, melainkan Komisi II. Anggarannya pun sudah dialihkan sepenuhnya. Giant Sea Wall juga belum kami bahas karena belum ada penyampaian resmi dari Kementerian PUPR kepada Komisi V,” tuturnya.
Pertemuan antara Komisi V DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan pemerintah dan legislatif dalam memperkuat kerja sama demi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Komisi V menekankan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil, baik melalui regulasi baru maupun kebijakan langsung, guna menjawab kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
TIM : REDAKSI
SUMBER RILLIS : RELLA KALBAR
